Ketika kita membicarakan pengelolaan wilayah pesisir, maka pada saat yang sama satu hal yang menjadi persoalan adalah berkenaan dengan aspek hukum yang memuat perihal kebijakan, system dan dengan cara seperti apa wilayah pesisir itu dikelola dan dimanfaatkan. Bahkan RUU tentang Wilayah Pesisir belum kunjung disahkan menjadi UU, sehingga menjadi hambatan tersendiri dalam pengelolaan wilayah pesisir dan melahirkan keragu-raguan daerah dalam mengatur pengelolaan wilayah pesisir .

I. Pendahaluan.
Ketika kita membicarakan pengelolaan wilayah pesisir, maka pada saat yang sama satu hal yang menjadi persoalan adalah berkenaan dengan aspek hukum yang memuat perihal kebijakan, system dan dengan cara seperti apa wilayah pesisir itu dikelola dan dimanfaatkan. Bahkan RUU tentang Wilayah Pesisir belum kunjung disahkan menjadi UU, sehingga menjadi hambatan tersendiri dalam pengelolaan wilayah pesisir dan melahirkan keragu-raguan daerah dalam mengatur pengelolaan wilayah pesisir .
Urgensi Peraturan Daerah Dalam Konteks Otonomi Daerah: Sebuah Pengantar oleh Boy Yendra Tamin,SH.MH
Belum tuntasnya RUU Pengelolaan WIlayah Pesisir, menambah permasalahan baru dalam pengelolaan wilayah pesisir. Meski dilain pihak, RUU Pengelolaan wilayah pesisir mempunyai beberapa sasaran utama sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Widi Agoes Pratikto (Kompas, Senin, 12 Agustus 2002),. yaitu terlindunginya sumber daya laut, pengelolaan pesisir yang lebih baik, kesempatan pemberdayaan masyarakat, keseimbangan wewenang pusat, provinsi, dan daerah, serta adanya kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan di wilayah pesisir. Bila demikian halnya, apa yang harus diperbuat daerah selama RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir tersebut belum menjadi undang-undang ? Apakah Pengelolaan Wilayah Pesisir yang telah ditetapkan menjadi kewenangan daerah akan diupayakan dengan setenga hati oleh ?
Urgensi Peraturan Daerah Dalam Konteks Otonomi Daerah: Sebuah Pengantar oleh Boy Yendra Tamin,SH.MH
Tak dapat disangkal, bahwa Wilayah pesisir merupakan kawasan strategis di Indonesia. Dengan berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki wilayah pesisir seharusnya berpotensi menjadi sumber penguatan dan prime mover otonomi daerah. Bahkan secara historis menunjukan bahwa wilayah pesisir ini telah berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat karena berbagai keunggulan fisik dan geografis yang dimilikinya.


1  2  3  » selanjutnya