Kejadian musibah longsornya sebuah bukit di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok kemarin pagi yang menyebabkan 18 orang –diduga- tewas bukanlah musibah pertama di Kabupaten itu, dan bukan pula musibah pertama dalam lima tahun terakhir di Indonesia. Negeri Indonesia ini, meski dikaruniai Tuhan berbagai anugrah sumberdaya alam berlimpah ruah, juga merupakan wilayah yang rentan dengan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tsunami, tanah longsor dan lain sebagainya.
Manajemen Penanggulangan Bencana oleh Ir. Muhibbullah Azfa Manik, MT
Menyadari hal tersebut, pemerintah sebagai pemegang otoritas dituntut untuk melakukan upaya maksimal dalam penanggulangan bencana. Apakah pemerintah telah melakukan upaya maksimal? Perhatikanlah penanganan korban Tsunami di Aceh, korban gempa di Yogya dan Jateng, banjir di beberapa wilayah DKI jika musim hujan tiba, dan korban semburan lumpur panas di Sidoarjo, pemerintah masih terkesan lamban dan bekerja tidak sistematis.
Manajemen Penanggulangan Bencana oleh Ir. Muhibbullah Azfa Manik, MT
Penanganan bencana yang dilakukan pemerintah masih bersifat sektoral, bukan pendekatan kawasan. Departemen Pekerjaan Umum (Dep PU) menangani masalah badan sungai, Departemen Kehutanan (Dephut) mengurusi area resapan air, Direktorat Jenderal Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Dep ESDM) menangani status bencana gunung berapi dan ancaman lahar, Dephut menangani ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Manajemen Penanggulangan Bencana oleh Ir. Muhibbullah Azfa Manik, MT
Adapun pemantauan dan peringatan ancaman gempa bumi, tsunami, dan kekeringan dikeluarkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG). Tetapi kerja lintas sektoral ini seringkali belum sinkron.
Manajemen Penanggulangan Bencana oleh Ir. Muhibbullah Azfa Manik, MT
Bila terjadi bencana, semestinya penanganannya adalah Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) yang ada di setiap kabupaten/kota dan yang diketuai bupati/wali kota. Akan tetapi di lapangan masih banyak satlak yang tidak berfungsi optimal. Tidak jelas lagi sekarang siapa orang-orang di satlak yang dididik dan dibekali kemampuan melakukan kaji bencana secara cepat itu.
Manajemen Penanggulangan Bencana oleh Ir. Muhibbullah Azfa Manik, MT
Tidak adanya rapid assesment (kaji bencana yang mampu secara cepat menghitung kerusakan dan apa kebutuhan saat itu) membuat orang yang ingin memberikan bantuan pun tidak tahu harus berbuat apa. Bakornas PBP (Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi) secara struktural sendiri selama ini hanya bersifat koordinatif dan ad-hoc.
Manajemen Penanggulangan Bencana oleh Ir. Muhibbullah Azfa Manik, MT
Akibatnya menjadi tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas penanganan bencana. Walaupun hal ini mulai dikoreksi dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005, dimana pada aturan baru ini menyatakan bakal ada unit pelaksana harian.
Manajemen Penanggulangan Bencana oleh Ir. Muhibbullah Azfa Manik, MT


1  2  » selanjutnya